SUBANG, KOPIPAGI.id – Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan di Kabupaten Subang masih terkendala. Dari total 159 perumahan yang tercatat, baru 37 perumahan yang menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Subang, Indratno Bayuaji, mengatakan dari 37 perumahan tersebut, sebanyak 20 perumahan menyelesaikan serah terima pada 2025 dan 17 perumahan pada 2026. “Dari total 37 perumahan yang tercatat, sebanyak 20 perumahan telah menyelesaikan serah terima tahun 2025, dan tahun ini 17 perumahan,” kata Indratno, Kamis (22/10/2026). Ia menyebut sekitar 30 persen perumahan menghadapi kendala karena pengembangnya sudah tidak diketahui keberadaannya atau tidak lagi beroperasi. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah daerah dalam menyelesaikan administrasi penyerahan aset, meskipun fasilitas perumahan sudah digunakan masyarakat. “Sekitar 30 persen sudah tidak ada pengembangnya. Kendalanya, site plan harus kami gambar ulang. Padahal, PSU-nya sudah digunakan oleh masyarakat,” ujarnya. Untuk mempercepat proses serah terima, DPKPP Subang menggandeng Kejaksaan Negeri Subang serta asosiasi pengembang, yakni Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Nusantara (Asperumnas). Kerja sama tersebut ditujukan untuk mendorong pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah setelah pembangunan perumahan selesai. “Kami menggandeng kejaksaan untuk mendorong optimalisasi serah terima fasos dan fasum. Kami juga menggandeng Apersi dan Asperumnas agar setiap pengembang menyerahkan PSU-nya setelah pembangunan selesai,” katanya. Indratno menegaskan, masyarakat yang tinggal di perumahan yang pengembangnya sudah tidak ada tetap dapat mengajukan permohonan kepada DPKPP agar proses penyerahan PSU ditindaklanjuti. “Jika memang sudah tidak ada pengembangnya, masyarakat bisa mengajukan permohonan kepada kami untuk diproses,” tuturnya. DPKPP mencatat pada 2025 terdapat empat perumahan yang masuk dalam penanganan proses penyerahan PSU. Sementara pada 2026, satu perumahan masih dalam tahap penelusuran dan pemrosesan. Untuk mempermudah pengurusan, DPKPP berencana membentuk tim khusus pada 2027. Tim tersebut akan menerapkan sistem jemput bola guna membantu masyarakat melengkapi persyaratan dan menelusuri dokumen yang dibutuhkan. “Kami ingin memudahkan masyarakat dalam prosesnya dengan membentuk tim khusus. Jadi, kami akan jemput bola,” ujar Indratno. Selain itu, DPKPP menyiapkan aplikasi Dashboard SADAKI (Satu Data Kita) yang ditargetkan diluncurkan pada 2027. Aplikasi tersebut diharapkan mendukung pengelolaan data dan mempermudah pelayanan terkait penyerahan PSU perumahan. “Melalui Dashboard SADAKI, kami berharap prosesnya bisa lebih mudah. Insyaallah tahun depan akan kami luncurkan,” katanya. Pemkab Subang berharap langkah tersebut dapat mempercepat penyerahan PSU sehingga status fasilitas perumahan menjadi jelas dan pengelolaannya dapat dilakukan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.